Network
BULELENGPOST.COM - Survei yang dilakukan oleh Change.org, Kawal COVID-19 dan Katadata menemukan bahwa mayoritas masyarakat tidak menyetujui skema vaksin COVID-19 berbayar dengan alasan vaksin merupakan hak masyarakat di saat darurat.
" Sebanyak 70 persen responden menyatakan tidak setuju dengan vaksin berbayar, adapun yang setuju itu hanya 20 persen sisanya tidak tahu," kata Kepala Katadata Insight Center Adek Media Roza dalam konferensi pers virtual yang dipantau dari Jakarta pada Rabu, 29 September 2021.
Baca Juga: Bali Optimis Bangkitan Wisata MICE dengan Quality Tourism
Dikutip dari Antara News, Rabu, 29 September 2021, Adek menjelaskan bahwa survei yang dilakukan secara online itu dilakukan dalam periode 6-22 Agustus 2021 terhadap 8.299 responden di seluruh Indonesia dengan 76 persen berada di wilayah Pulau Jawa.
Dari yang menyatakan ketidaksetujuan, 73,9 persen menyatakan alasannya adalah karena dalam keadaan darurat maka vaksin menjadi hak bagi warga negara.
Selain itu 67,9 persen menyatakan vaksin berbayar tidak adil pada orang yang tidak mampu, 53,5 persen mengatakan dapat menjadi ladang korupsi dan 39,3 persen menolak karena jatah vaksin masih langka serta banyak yang belum mendapatkan.
Baca Juga: Belum Kadaluarsa! Kode Redeem PUBG Mobile 29 September 2021 Berhadiah Skin Senjata M820 Permanen
Sedangkan bagi mereka yang setuju dengan skema vaksin berbayar, 71,3 persen menyatakan setuju karena ingin program vaksinasi dapat segera dituntaskan. Sementara 52,4 persen memilih alasan agar yang mampu saja yang membayar dengan vaksin gratis diberikan kepada yang tidak mampu.
Responden yang menyetujui vaksin berbayar 49,9 persen juga memilih alasan skema tersebut dapat mengurangi antrean vaksin gratis.
