Network
BULELENGPOST.COM - Mencuatnya dugaan kasus korupsi di Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Desa Adat Intaran, Aparat Penegak Hukum (APH) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar mulai bergerak untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap LPD Adat Intaran.
Hal ini dilakukan untuk mencari tau akar permasalahan serta adanya kemungkinan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari dugaan kesalahan hingga unsur kesengajaan dalam pengelolaan sistem keuangan yang mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di LPD Desa Adat Intaran.
Sebelumnya ramai berhembus di masyarakat adanya informasi dugaan korupsi diawali dari adanya sejumlah nasabah yang kesulitan untuk menarik tabungannya di LPD Desa Adat Intaran.
Baca Juga: RS Udayana Siap menjadi Rumah Sakit Pendidikan
Bahkan, informasi yang beredar di masyarakat tersebut berkembang hingga dicurigai adanya keterlibatan sejumlah oknum perangkat desa yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi LPD Desa Adat Intaran tersebut.
"Mengenai (dugaan korupsi LPD Desa Adat Intaran tersebut, red) itu, sabar dulu, kami baru mulai. Karena kerja tim masih sangat rahasia untuk proses penyelidikan. Kita terus pantau dan cari tau kebenarannya seperti apa," jelas Kasi Intel Kejari Denpasar, Putu Eka Suyantha, saat ditemui di Denpasar pada Selasa, 19 Juli 2022.
Menurutnya, Kejari Denpasar juga telah menerjunkan tim di lapangan untuk mencari fakta-fakta dalam kasus dugaan Tipikor LPD Desa Adat Intaran tersebut melalui proses penyelidikan yang sesuai dengan tupoksi dan standar operasional pekerjaan.
Menanggapi hal tersebut, LPD Desa Adat Intaran melalui Kepala LPD Desa Adat Intaran, I Wayan Mudana, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 21 Juli 2022, dirinya nampak bungkam dan tidak berkomentar banyak ketika ditanya adanya tim dari Kejari Denpasar yang mulai bergerak untuk mengungkap fakta dari kasus dugaan korupsi ditempatnya.
