Network
BULELENGPOST.COM --- Bandara Bali Utara, Buleleng diperkirakan terancam mengalami kegagalan untuk dibangun. Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Komisi II DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana.
Politisi yang juga Ketua Pansus Ranperda RTRW Bali ini membenarkan bahwa Bandara Bali Utara renacananya akan dicoret dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo dalam Media Briefing: Pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Semester I-2022, di Jakarta pada Selasa, 26 Juli 2022.
Wahyu Utomo menyebutkan setidaknya ada 8 proyek yang akan dicoret dari PSN termasuk di dalamnya adalah Bandara Bali Utara.
Baca Juga: Daftar Hari Penting dan Daftar Hari Libur Nasional Sepanjag Bulan Agustus 2022
“Karena dukungan masyarakat nggak kuat, juga kajiannya lambat atau misalnya harus mencari mitra yang tidak gampang," jelas Wahyu Utomo, dikutip dari Potensi Badung pada Rabu, 28 Juli 2022.
Selain itu, Kereta Api Kalimantan Utara; Inland Waterway Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL); Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan; Bendungan Tiro di Provinsi Aceh juga dicoret dari PSN.
Rencana pencoretan proyek tersebut dinilai kurangnya perkembangan hingga saat ini. Terlebih melihat masa pemerintahan Presiden jokowi yang tinggal 2 tahun lagi.
Meski masa perpanjangan juga sudah dilakukan, nyatanya progress tidak ditemukan.
"Sudah diberi warning perpanjangan, tapi tidak ada progress (kemajuan), sehingga dikeluarkan," jelasnya.
Baca Juga: Bupati Simon Nahak, Berantas Korupsi Hingga Tingkat Terkecil
Lebih lanjut, Wahyu Utomo menyebutkan kepastian dari proyek tersebut telah diatur dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022.
Dimana peraturan itu adalah revisi dari Permenko 7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menanggapi hal tersebut, Gung Adhi menjelaskan bahwa sulitnya eksekusi lahan menjadi permasalahan utama dari lamanya pembangunan Bandara Bali Utara itu.
"Penyebabnya adalah lahan di timur (Kubutambahan) sulit dieksekusi,” kata Gung Adhi.
kemudian dijelaskan secara detail bahwa lahan yang akan digunakan sebagai Bandara Bali Utara sulit dieksekusi karena statusnya yang masih disewa oleh pihak lain.
Disebutkan pula jika pihak penyewa menjadikan HGB tanah sebagai jaminan bank untuk pinjaman sekitar Rp1,4 triliun.
“Itu ada rekaman lengkap (rapat). Pak Gub (Gubernur Bali Wayan Koster) minta pertimbangan Pak Presiden (Jokowi). Kemudian sudah enam bulan lalu, dari Seskab (Sekretaris Kabinet) begitu (Bandara Bali Utara akan dicoret dari PSN),” paparnya seraya menyebut bahwa saat ini hanya menunggu Permenko tentang Daftar PSN yang baru apakah Bandara Bali Utara benar-benar dicoret.
Meski dicoret, Gung Adhi menyebutkan bahwa pembangunan Bandara Bali Utara akan dipindahkan dari sebelumnya Kubutambahan rencananya akan dipindahkan ke Sumberklampok, Grokgak.
“Justru ada kemajuan dari sudut lahan. Menggunakan tanah milik provinsi dan TNBB,” terang politikus dari Puri Gerenceng, Denpasar ini.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bali Selasa, 26 Juli 2022
Tanah milik Provinsi Bali seluas 180 hektar menjadi tujuan di Sumberklampok yang akan digunakan menjadi Bandara Bali Utara.
Namun, lanjut Gung Adhi, dari segi luas tanah, lahan ini tidak cukup mendukung sebagai lokasi bandara internasional.
“Cuma degan TNBB ini sistemnya bagaimana. Apakah pinjam pakai, hibah, atau bagaimana. Yang pastinya, tanahnya Taman Nasional Bali Barat (TNBB) berupa sabana, tidak ada pohonnya,” papar salah satu putra dari mendiang I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah.
Dengan demikian, Bandara Bali Utara pun gagal dibangun hingga tahun 2024 nanti. ***
