Network
BULELENGPOST.COM - Menanggapi munculnya berita terkait adanya anggapan pemborosan anggaran dalam pengadaan masker pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali saat pandemi Covid-19, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Kominfos) Provinsi Bali Gede Pramana menyatakan Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil tindakan dengan menugaskan Inspektorat Provinsi Bali untuk melakukan pemeriksaan sekaligus memastikan kebenaran hal tersebut.
Baca Juga: Jokowi Ultimatum Pejabat Pemerintah dalam Urusan Perizinan
Dalam keterangan resminya pada Senin 8 Agustus 2021, Gede Pramana mengatakan bahwa Inspektur Provinsi Bali sudah ditugaskan oleh Sekda Bali untuk melakukan pemeriksaan.
“Pak Sekda sudah menugaskan Inspektur Provinsi Bali sesuai kewenangannya untuk segera melakukan pemeriksaan terkait hal tersebut,” tegas Gede Pramana, Senin (9/8) di Denpasar.
Baca Juga: Lagi dan lagi, Puluhan TKA Asal Cina Masuk Indonesia Kendati PPKM Level 4
Gede Pramana menjelaskan, terhadap munculnya informasi tersebut sesuai kewenangan Inspektur Provinsi Bali selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) akan menindaklanjuti adanya informasi yang mencuatkan dugaan prosedur yang tidak sesuai terkait dengan pengadaan masker oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali tersebut.
“Segera setelah diperiksa akan dilaporkan hasil pemeriksaannya,” tukas Pramana.
Baca Juga: Skuel Film Bohemian Rhapsody Dibocorkan Brian May
Sementara itu, Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada yang dikonfirmasi secara terpisah menyatakan telah membentuk tim audit untuk memeriksa dugaan pemborosan anggaran melalui Surat Perintah Tugas nomor 8371 tahun 2021 yang diterbitkan pada 9 Agustus 2021.
Dijelaskannya, melalui tim audit yang beranggotakan 10 orang tersebut telah langsung melaksanakan audit untuk pengadaan alat kesehatan belanja bahan lainnya (masker bedah) yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Umum tahun 2021.
Baca Juga: PPKM Level 4 Berakhir, Hari ini Presiden Jokowi Umumkan Keputusan Perpanjang atau Tidak
“Tim telah bekerja mulai hari ini sesuai tanggal diterbitkannya surat (9/8, red) hingga tanggal 31 Agustus 2021,” tutupnya.
Sebelumnya beredar berita di salah satu media online tentang adanya dugaan prosedur yang tidak sesuai menjurus ke arah pemborosan anggaran dalam proses pengadaan masker di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. ***
