Network
BULELENGPOST.COM - Inggris telah mengumumkan sanksi baru untuk Myanmar, dengan mengatakan pihaknya menargetkan rekan bisnis utama pemerintahan Myanmar untuk menyediakan senjata dan dukungan keuangan serangkaian kudeta beberapa bulan terakhir.
Dikutip dari Al Jazeera, Jumat, 3 September 2021, kementerian luar negeri Inggris mengatakan akan memberlakukan pembekuan aset pada konglomerat Htoo Group of Companies dan pendirinya Tay Za.
Baca Juga: Dinilai Gagal Tangani Pandemi, Thailand Desak Perdana Menterinya Mundur
Inggris mengungkapkan bahwa taipan itu terlibat dalam kesepakatan senjata atas nama militer.
Ia juga mengatakan Htoo menyumbangkan dana untuk operasi pembersihan Rohingya pada tahun 2017. Inggris sebelumnya telah memberlakukan sanksi terhadap individu dan entitas di Myanmar setelah kudeta Februari.
“Junta militer tidak menunjukkan tanda-tanda menghentikan serangan brutalnya terhadap rakyat Myanmar,” kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Indonesia Targetkan Pengurangan Sampah Plastik Hingga 70 Persen di Tahun 2025
“Bersama dengan mitra kami, Inggris akan terus membatasi akses junta ke keuangan dan pasokan senjata yang digunakan untuk membunuh orang tak berdosa, termasuk anak-anak, dan menargetkan mereka yang mendukung tindakan junta,” imbuh pernyataan tersebut.
7 months after the coup in #Myanmar, what is clear is that whether in the cities or villages the opposition is unbroken and unbowed. This military junta cannot win the hearts & minds of ordinary people, and needs to be held accountable for their crimes against humanity. https://t.co/enNhdbWBNh— Simon Adams (@SAdamsR2P) September 2, 2021
Adapun Sanksi yang diberlakukan adalah membekukan semua aset Inggris yang dipegang oleh Htoo Group dan Tay Za, sekaligus melarang sang taipan memasuki negara itu.
Baca Juga: Bubar Selama 40 Tahun, ABBA Akhirnya Reuni dengan Album Baru Voyage
Inggris menuduhnya memberikan dukungan untuk aksi pelanggaran HAM serius dalam perannya dalam membantu militer untuk mendapatkan senjata.
Inggris juga telah memberikan sanksi kepada Myanmar Gems Enterprise, Myanmar Economic Corporation dan konglomerat terkait militer lainnya yang disebut Myanmar Economic Holdings Ltd.
Baca Juga: BMKG Minta Masyarakat Indonesia Waspada Hujan Disertai Petir
Pada bulan Juli, Amerika Serikat juga memberikan sanksi kepada Menteri Informasi Myanmar Chit Naing, Menteri Investasi Aung Naing Oo, Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Myint Kyaing, dan Thet Thet Khine, menteri kesejahteraan sosial, bantuan dan pemukiman kembali, serta tiga anggota Dewan Administratif Negara yang kuat dan keluarga mereka terafiliasi dengan kudeta militer.
Pengambilalihan militer bulan Februari sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 1.045 orang, menurut kelompok hak asasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, dengan lebih dari 6.000 orang juga saat ini ditahan karena menentang pemerintahan militer.
Baca Juga: Coki Pardede Ditangkap Polisi, Berikut Tanggapan Tretan Muslim
Sementara itu, protes terus berlanjut di seluruh negeri menuntut pemulihan demokrasi. Di wilayah Sagaing, ratusan orang melakukan pemogokan malam pada hari Kamis, sementara sekelompok biksu di Mandalay menyerukan segera diakhirinya penindasan militer.***
