Meskipun hal itu justru menjadikannya target untuk dibunuh atau dilukai karena sikap penolakkannya terhadap kudeta Februari.
Masalah akreditasi PBB ditangani oleh komite sembilan anggota, yang anggotanya termasuk AS, Cina, dan Rusia. Secara tradisional bertemu pada bulan Oktober atau November.
Sampai keputusan dibuat oleh komite kredensial, Kyaw Moe Tun akan tetap di kursi, menurut aturan Majelis Umum. Aturan yang sama juga berlaku untuk perwakilan Afghanistan.
Baca Juga: Semakin Meningkat, Jumlah Penerima Vaksinasi Lengkap di Indonesia Capai 47,71 Juta Orang
Berita ketidakhadiran Kyaw Moe Tun pada hari Senin datang ketika kekerasan terkait dengan kudeta 1 Februari terus menggusur ribuan warga sipil di rumah.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak pemerintah Aung San Suu Kyi digulingkan oleh militer pada Februari, memicu pemberontakan nasional yang coba dihancurkan oleh militer.
Serangan terhadap militer telah meningkat setelah anggota parlemen yang digulingkan oleh para jenderal menyerukan "perang defensif rakyat" awal bulan ini.
Baca Juga: India Produksi Vaksin DNA Pertama di Dunia, Diprduksi Hingga 120 Juta Dosis
Kekerasan terbaru dilaporkan di negara bagian Chin dan wilayah Sagaing di barat laut negara itu, dengan tentara terlibat dalam pertempuran dengan kelompok pertahanan lokal bersenjata.
Lebih dari 1.100 warga sipil tewas dan hampir 8.000 ditangkap sejak kudeta, menurut pengamat lokal.***