Network
BULELENGPOST.COM --- Dilaporkannya Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mendapat dorotan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Tindakan Menteri Luhut dinilai sebagai upaya kriminalisasi atas kebebasan berekpresi dan berpendapat. KontraS menilai jika apa yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti adalah tindakan pengawasan dan kontrol masyarakat sipil bukan kepada individu Luhut Panjaitan melainkan sebagai pejabat publik.
Dikutip dari Pikiran Rakyat pada Minggu, 26 September 2021 dalam artikel berjudul "Soal Luhut Pandjaitan Laporkan Dua Aktivis HAM, KontraS Desak Sejumlah Lembaga" KontraS menyampaikan sejumlah penilaiannya:
Baca Juga: Pengamat: Prabowo Subianto Masih Maju di Pilpres 2024,
1. Bahwa pejabat publik terikat dengan kewajiban hukum yang mana dia harus bisa dikritik jika tidak dapat dikritik, maka tidak ada suara rakyat dalam berjalannya negara. Apabila suara rakyat tidak ada, maka tidak ada demokrasi. Lagipula Konstitusi sudah menjamin bahwa setiap orang berhak dalam urusan pemerintahan;
2. Bahwa hal yang dilakukan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dikarenakan tindakan yang mereka lakukan berdasarkan riset yang didasarkan pada fakta atau sebuah kenyataan dan bertujuan untuk kepentingan publik. Baik menurut KUHP dan SKB UU ITE hal tersebut merupakan bukan tindak pidana.
Baca Juga: Genjot Vaksinasi di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo Targetkan 10 Ribu Orang
Terlebih lagi keduanya merupakan Pembela HAM yang juga memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dalam konteks ini berdasarkan Pasal 66 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata;
3. Bahwa upaya pelaporan pidana atau gugatan perdata yang dilakukan Luhut Pandjaitan dapat diartikan sebagai Judicial Harassment, sebab tidak etis bagi pejabat publik untuk menuntut pidana atau bahkan menggugat secara perdata kepada seorang warga negaranya. Upaya tersebut menunjukan bahwa Pemerintah anti kritik dan mengingkari komitmen Pemerintah dalam menjamin kebebasan berpendapat.
