Network
Namun, peraturan tersebut tidak berlaku untuk sejumlah wilayah. Masih ada beberapa wilayah yang harus melakukan tes PCR terlebih dulu.
Baca Juga: Kasus Positif Covid19 di Indonesia Naik 914 Orang dan Meninggal 28 Orang
Neng Eem Marhamah Zulfah keberatan dengan aturan tersebut. Ia menyebutkan jika aturan tes PCR untuk naik pesawat terbang merupakan langkah mundur yang diambil pemerintah.
"Kami menilai kewajiban tes PCR bagi penumpang peswat yang tertuang dalam Imendagri 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali merupakan langkah mundur bagi upaya menuju kenormalan baru seiring terus melandainya kasus Covid-19 di tanah air," kata Eem.
Selain itu, dinilai Eem, pembatasan yang dilakukan pemerintah menjadi pukulan bagi industri penerbangan global termasuk di Indonesia.
Baca Juga: Absen Dari Munas Ulama PPP, Berikut Tanggapan Pengamat
"Di Indonesia banyak maskapai penerbangan yang harus merumahkan karyawan mereka karena terus merugi. Bahkan upaya restrukturisasi utang maskapai Garuda terhambat karena minimnya aktivitas penerbangan selama pandemi," ujar Eem.
Tes PCR dinilai menghambat peningkatan jumlah penumpang pesawat. Pasalnya, calon penumpang harus membayar harga mahal untuk bisa menaiki pesawat terbang.
"Harus diakui jika tes PCR merupakan salah satu yang menghambat peningkatan jumlah penumpang pesawat selama musim pandemi ini. Bahkan, kami mendapatkan banyak informasi jika penumpang terpaksa hangus tiketnya karena harus menunggu hasil tes PCR," tuturnya.*** (Pikiran Rakyat/ Gita Pratiwi)
