Dubes Myanmar Desak PBB Turun Tangan Sikapi Pembantaian Oleh Junta Militer

5 Agustus 2021, 13:58 WIB
Sejumlah pengunjuk rasa yang mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan Junta Militer /Stringers/Reuters

BULELENG POST - Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak meninggalkan jabatannya meskipun dipecat setelah kudeta pada Februari yang dilakukan oleh junta militer.

Kyaw Moe Tun mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Selasa, 3 Agustus 2021 mengatakan bahwa 40 mayat telah ditemukan di kotapraja Kani pada bulan Juli di daerah Sagaing, sebelah barat laut Myanmar.

Baca Juga: Raih Jabatan Perdana Menteri, Pemimpin Junta Militer Myanmar Berkuasa Hingga 2023

Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Malay Mail, Kamis, 5 Agustus 2021 Junta Militer Myanmar telah membantah hal itu. Sejauh ini AFP belum dapat memberikan laporan verifikasi secara independen setelah jaringan telekomunikasi terputus di wilayah terpencil.

Dalam surat dijelaskan bahwa militer telah menyiksa dan membunuh 16 pria di sebuah desa di kotapraja sekitar tanggal 9 dan 10 Juli yang mengakibatkan 10.000 warga mengungsi dari daerah tersebut.

Baca Juga: Kebakaran Hebat Hanguskan Desa - Desa di Yunani

Dia mengatakan 13 mayat ditemukan lagi pada beberapa hari setelah bentrokan antara kelompok pemberontak dan pasukan keamanan pada 26 Juli.

Kyaw Moe Tun juga menambahkan bahwa 11 pria lainnya, termasuk seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, tewas dan dibakar di sebuah desa terpisah pada 28 Juli.

Dalam surat tersebut, duta besar Myanmar untuk PBB itu menegaskan seruannya untuk embargo senjata global pada junta yang berkuasa dan mendesak komunitas internasional untuk melakukan intervensi kemanusiaan.

Baca Juga: Perkosa Fans Berusia Remaja, Kris Wu Terancam Hukuman Mati

“Kami tidak bisa membiarkan militer terus melakukan kekejaman seperti ini di Myanmar,” kata Kyaw Moe Tun kepada AFP.

“Sudah saatnya bagi PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk mengambil tindakan,” sambungnya.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak juntak militer menggulingkan kepemimpinan sipil pada 1 Februari, melancarkan tindakan represif terhadap segala bentuk perbedaan pendapat yang telah menewaskan lebih dari 900 orang, menurut sumber lokal.

Baca Juga: Atlet Belarus yang Diusir Tim Olimpiade Negaranya Kini Mendapatkan Suaka Di Polandia

Kyaw Moe Tun dengan penuh semangat menolak kudeta dan menepis klaim junta bahwa dia tidak lagi mewakili Myanmar. Meskipun PBB masih menganggapnya sebagai utusan yang sah.

Tun dipecat oleh junta pada Februari, sehari setelah dia memberi hormat tiga jari di Majelis Umum PBB menyusul pidato berapi-api yang menyerukan kembalinya pemerintahan sipil. Dia juga mengatakan sejak kemarin pihak berwenang AS telah meningkatkan keamanan untuknya setelah beredar ancaman yang ditujukan terhadapnya.

Baca Juga: Promosikan Album Terbaru Untuk Fans Di Israel, Billie Eilish Dikecam Warganet

“Polisi dan otoritas keamanan di sini di New York sedang mengerjakannya,” jelas Tun tanpa memberikan rincian tentang sifat-sifat ancaman itu.***

 

Editor: Bagus Putu Ardha Krisna Putra

Sumber: Pikiran Rakyat Cirebon

Tags

Terkini

Terpopuler