Network
BULELENG POST - Jendral militer Myanmar Min Aung Hlaing mengangkat dirinya sebagai perdana menteri dan menjanjikan pemilu dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Minggu, waktu setempat. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pemerintah memperpanjang keadaan darurat negara itu hingga setidaknya Agustus 2023.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Rabu, 4 Agustus 2021, Sagitarius Perlu Belajar Bersabar
Dilansir dari The Insider, Rabu, 4 Agustus 2021, Ketika junta militer mengambil alih kekuasaan, mereka mendeklarasikan satu tahun masa darurat. Setelah itu berakhir maka pemilihan umum multipartai baru bisa diadakan. Hlaing mengumumkan perpanjangan itu tepat enam bulan setelah junta militer berkuasa "Saya menjamin pembentukan serikat berdasarkan demokrasi dan federalisme. Saya juga berjanji untuk mengadakan pemilihan multipartai tanpa gagal." jelasnya
Baca Juga: Link Twibbon untuk Meriahkan HUT RI ke-76 dengan
Junta militer melakukan kudeta pada 1 Februari dari partai sipil Myanmar. Pihak militer menuduh adanya kecurangan pemilu setelah Liga Nasional Demokrasi (NLD) memenangkan pemilihan umum November lalu. Dalam pidatonya pada hari Minggu, Min Aung Hlaing menyebut NLD sebagai 'teroris'. "Saat ini, seluruh negara stabil kecuali beberapa serangan teroris," kata Min Aung Hlaing, mengacu pada oposisi pro-demokrasi yang telah menyerang, memprotes, dan mengangkat senjata melawan junta militer.
Baca Juga: Wagub Bali Cok Ace Ajak Masyarakat Bali kembali pada Kehidupan Sektor Industri Pengolahan
Puluhan anggota parlemen NLD telah ditangkap sejak kudeta, termasuk pemimpin peraih Nobel Aung San Suu Kyi. Menurut Human Rights Watch, setidaknya 900 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan negara, dan lebih dari 5.300 aktivis, politisi, dan jurnalis telah ditahan sejak Februari.
Baca Juga: Gunakan Jenis Vaksin Pfizer dan Vaksin Moderna, Ibu Hamil Siap di Vaksin Covid-19
Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan negara itu akan bekerjasama dengan perwakilan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang akan ditugaskan untuk membantu mengakhiri kekerasan di negara itu dan memfasilitasi dialog antara kelompok pemberontak dan militer.
