Network
Baca Juga: Ketua KPK Dukung Wacana Jaksa Agung RI Terkait Hukum Mati Pelaku Garong Uang Rakyat atau Korupsi
"Cara-cara itu dinilai para pakar epidemiologi yang notabene ahli dibidangnya lebih efektif dan membantu dibanding mewajibkan tes PCR," ucapnya.
Legislator asal Sumatera Barat ini menambahkan, bila pertimbangan pemerintah murni demi kesehatan dan mitigasi risiko gelombang ketiga Covid -19 menjelang Natal dan Tahun Baru, maka jangan jadikan tes usap PCR sebagai syarat mutlak untuk perjalanan untuk semua moda transportasi.
Menurutnya rapid tes antigen sudah cukup untuk melakukan screening dalam memantau mobilitas masyarakat.
Baca Juga: Buntut Dugaan Kasus Garong Uang di PT. Asabri, Pakar Hukum Desak Mitra Terdakwa Diselidiki
Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah lebih memasifkan lagi vaksinasi untuk rakyat, supaya tercipta kekebalan komunal atau herd immunity.
Lebih jauh Guspardu menambahkan, berdasarkan laporan ICW sejak Oktober 2020 hingga Agustus 2021 ternyata keuntungan bisnis PCR sangat menggiurkan.
Provider atau penyedia jasa layanan pemeriksaan PCR setidaknya mendapatkan keuntungan sekitar Rp10,46 triliun atau Rp. 1 triliun lebih perbulan.
Baca Juga: Masih Tersedia! Kode Redeem Free Fire 30 Oktober 2021 Dengan Ratusan Dimonds Gratis
Kesan yang timbul dimasyarakat bahwa pemerintah lebih pro kepada pengusah yang mempunyai bisnis tes usap PCR ketimbang rakyat.
