Network
Baca Juga: Bubar Selama 40 Tahun, ABBA Akhirnya Reuni dengan Album Baru Voyage
Inggris menuduhnya memberikan dukungan untuk aksi pelanggaran HAM serius dalam perannya dalam membantu militer untuk mendapatkan senjata.
Inggris juga telah memberikan sanksi kepada Myanmar Gems Enterprise, Myanmar Economic Corporation dan konglomerat terkait militer lainnya yang disebut Myanmar Economic Holdings Ltd.
Baca Juga: BMKG Minta Masyarakat Indonesia Waspada Hujan Disertai Petir
Pada bulan Juli, Amerika Serikat juga memberikan sanksi kepada Menteri Informasi Myanmar Chit Naing, Menteri Investasi Aung Naing Oo, Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Myint Kyaing, dan Thet Thet Khine, menteri kesejahteraan sosial, bantuan dan pemukiman kembali, serta tiga anggota Dewan Administratif Negara yang kuat dan keluarga mereka terafiliasi dengan kudeta militer.
Pengambilalihan militer bulan Februari sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 1.045 orang, menurut kelompok hak asasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, dengan lebih dari 6.000 orang juga saat ini ditahan karena menentang pemerintahan militer.
Baca Juga: Coki Pardede Ditangkap Polisi, Berikut Tanggapan Tretan Muslim
Sementara itu, protes terus berlanjut di seluruh negeri menuntut pemulihan demokrasi. Di wilayah Sagaing, ratusan orang melakukan pemogokan malam pada hari Kamis, sementara sekelompok biksu di Mandalay menyerukan segera diakhirinya penindasan militer.***
