Network
BULELENGPOST.COM - Pemerintah militer Myanmar menyerukan penolakan atas keputusan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara yang mengecualikan pemimpin junta dari pertemuan puncak sekawasan dan hanya mengundang tokoh non-politik Myanmar.
Kementerian luar negeri junta Myanmar mengatakan dalam rilis pers bahwa kepala negara atau pemerintahan Myanmar memiliki hak penuh dan setara untuk berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Baca Juga: Tunisia Berlakukan Kartu Vaksin Covid-19 Sebagai Syarat Wajib Ketika Berpergian
Dilansir dari Reuters, Sabtu 23 Oktober 2021, KTT ASEAN dijadwalkan pada 26-28 Oktober. Masih belum jelas siapa yang sekarang akan mewakili Myanmar dalam pertemuan tersebut, jika ada.
"Myanmar tidak akan berada dalam posisi untuk menerima hasil apapun dari diskusi dan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan, tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN," kata kementerian luar negeri junta dalam rilisnya.
Menurut PBB, lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan ribuan orang ditangkap dalam tindakan keras terhadap aksi mogok dan protes yang telah menggelincirkan demokrasi tentatif di negara itu dan memicu kecaman internasional.
Baca Juga: Peneliti: Pengawasan dan Edukasi Mengenai Fintech Perlu Digencarkan
Junta Myanmar mengatakan jumlah korban tewas sebanyak itu dilebih-lebihkan.
Tekanan internasional telah meningkat pada ASEAN untuk bertindak lebih keras terhadap kegagalan junta Myanmar dalam mengambil langkah-langkah yang disepakati untuk mengakhiri kekerasan, mengizinkan akses bantuan kemanusiaan, dan memulai dialog dengan lawan-lawan politiknya.
