BULELENGPOST.COM --- Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi meluruskan terkait statemen Luhut Binsar Pandjaitan perihal tak dimasukkannya angka kematian Covid-19 dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Ia mengatakan jika angka kematian COvid-19 bukan dihapus melainkan tidak dipakai sementara waktu. Sebab adanya temuan distorsi atau bias dalam penilaian.
“Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian,” kata dia dalam keterangannya, Rabu, 11 Agustus 2021 sebagaimana dikutip dari laman pikiran-rakyat.com Kamis, 12 Agustus 2021.
Baca Juga: Cara Mengatasi Bau Kaki yang Mengganggu
Baca Juga: Forestra A Documentary of Forestra 2019 Obati Kerinduan Menonton Konser di Hutan
Temuan terkait adanya angka kematian yang ditumpuk-tumpuk menyebabkan adanya keterlambatan.
“Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah,” ujarnya.
Data yang bias ini menurutnya menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah.
Namun demikian, Jodi menambahkan bahwa data yang kurang update tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif yang tidak terupdate >21 hari.
Baca Juga: PSG Akhirnya Punya Senjata Baru di Ligue 1: Trio Messi, Neymar, dan Mbappe
Baca Juga: Gabung ke PSG, Messi Tak Sabar Ingin Berduet dengan Neymar dan Mbappe
“Banyak kasus sembuh dan angka kematian akhirnya yang belum terupdate,” kata dia.
Untuk mengatasi hal ini, Jodi menegaskan bahwa pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat.
“Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan diinclude (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi,” bebernya.
Baca Juga: PSBI Dukung Kemandirian Kaum Disabilitas di Bali
Baca Juga: Tidak Punya KTP? Tenang, Masih Bisa Ikut Vaksinasi dari Pemerintah
Sembari menunggu proses itu, Jodi menuturkan bahwa untuk sementara pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen, yakni seperti BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.***
DISCLAIMER: artikel ini sebelumnya telah tayang di pikiran-rakyat.com dengan judul "Jubir Luhut Pandjaitan Luruskan Angka Kematian Covid-19 Bukan Dihapus: Hanya Tidak Dipakai Sementara"